Zona bebas air tanah Jakarta melarang gedung 5.000 m² atau 8 lantai ke atas memakai air tanah sejak 1 Agustus 2023. Lihat kawasan, kewajiban, dan sanksinya.
Zona bebas air tanah Jakarta adalah kawasan dan ruas jalan tempat gedung dengan luas lantai 5.000 m² atau lebih dan/atau 8 lantai atau lebih dilarang mengambil air tanah sejak 1 Agustus 2023, menurut Pasal 2 dan 8 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021. Larangan ini dikecualikan untuk dewatering yang berizin. Gedung di zona itu wajib beralih ke air perpipaan dan menyimpan cadangan air bersih paling sedikit untuk dua hari.
Di sini kami merangkum isi Pergub 93/2021, kawasan yang terkena, kewajiban dan sanksinya, latar penurunan muka tanah di Jakarta, serta langkah bagi pengelola gedung.
Apa isi pokok Pergub 93 Tahun 2021?
| Ketentuan | Isi | Pasal |
|---|---|---|
| Penetapan | Ditetapkan 22 Oktober 2021 dan diundangkan 26 Oktober 2021 | Penutup |
| Bangunan yang diatur | Luas lantai 5.000 m² atau lebih dan/atau 8 lantai atau lebih | Pasal 2 |
| Zona | Ruas jalan dan kawasan di Lampiran I dan peta di Lampiran II, termasuk persil yang berbatasan | Pasal 3 |
| Pemantauan | Meter otomatis tambahan pada saluran masuk dan keluar air, terhubung ke sistem DSDA, laporan neraca air bulanan | Pasal 5 |
| Larangan | Pengambilan air tanah dilarang sejak 1 Agustus 2023, kecuali dewatering berizin | Pasal 8 dan 9 |
| Peralihan | Izin yang sudah ada berlaku sampai habis masa berlakunya | Pasal 11 |
Menurut Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Pergub ini mencakup setidaknya 12 area jalan dan 9 kawasan, antara lain Pulo Gadung (JIEP), Mega Kuningan, SCBD Sudirman, Menteng, dan Tanah Abang.
Mengapa Jakarta menetapkan zona bebas air tanah?
Tujuannya membatasi pengambilan air tanah di wilayah yang sudah terlayani air perpipaan, untuk menahan penurunan muka tanah dan turunnya muka air tanah. Dinas SDA melaporkan pengamatan GPS geodetik di 255 titik sepanjang 2023 dengan penurunan sampai 10 cm dan rata rata 3,9 cm per tahun. Pasokan air perpipaan juga bertambah. SPAM Regional Jatiluhur I yang beroperasi komersial pada 18 Desember 2024 mengalokasikan 4.000 liter per detik untuk DKI Jakarta, menurut Kontan.
Mengelola gedung di Jakarta dan masih memakai sumur? Diskusikan melalui WhatsApp.
Apa sanksi bila gedung tetap mengambil air tanah?
Pergub mengatur sanksi bertahap. Pertama, teguran tertulis dari Dinas SDA. Kedua, bila teguran tidak dipenuhi dalam 7 hari, penghentian sementara, biasanya dengan menyegel sumur. Ketiga, pembekuan atau pencabutan PBG dan SLF setelah rekomendasi teknis instansi terkait. Pasal 6 juga membuka sanksi pajak sesuai aturan pajak air tanah. Dinas SDA melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur paling sedikit setiap tiga bulan (Pasal 10).
Apa yang perlu dilakukan pengelola gedung?
- Cek apakah persil gedung berada di ruas jalan atau kawasan dalam Lampiran I dan II.
- Bila ya, siapkan sambungan air perpipaan dan cadangan air bersih paling sedikit dua hari.
- Bila masih memegang izin air tanah, catat masa berlakunya, karena izin hanya berlaku sampai habis (Pasal 11).
- Bila gedung sedang membangun basement, ajukan dewatering sesuai aturan, seperti yang kami bahas di artikel persetujuan dewatering untuk galian konstruksi.
- Untuk gedung di luar zona, izin air tanah tetap mengikuti Permen ESDM 14/2024, termasuk meter air dan laporan berkala.
Langkah ini adalah saran kami berdasarkan isi Pergub.
Berapa lama, apa faktor biaya, dan apa contoh pekerjaan kami di Jakarta?
Larangan sudah berlaku sejak 1 Agustus 2023, sedangkan izin lama berakhir sesuai tanggal di izinnya. Menurut penjelasan teknis kami, faktor biaya penyesuaian adalah pemasangan meter otomatis, penutupan atau alih fungsi sumur, dan kebutuhan dewatering. Kami tidak mencantumkan harga.
Contoh pekerjaan kami di Jakarta adalah pumping test dan borehole camera di Jakarta dan sumur bor 60 m di Pulo Gadung, keduanya berstatus selesai. Layanan pendampingannya ada di halaman konsultan perizinan SIPA.
Risiko utamanya adalah tidak sadar persil berbatasan dengan zona, izin lama habis tanpa sambungan air perpipaan, dan meter otomatis yang tidak terhubung ke sistem Dinas SDA.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Gedung dengan luas lantai 5.000 m² atau lebih dan/atau 8 lantai atau lebih, menurut Pasal 2
Dinas SDA menyebut antara lain Pulo Gadung (JIEP), Mega Kuningan, SCBD Sudirman, Menteng, dan Tanah Abang, dari 12 area jalan dan 9 kawasan.
Teguran tertulis, penghentian sementara dengan penyegelan sumur, lalu pembekuan atau pencabutan PBG dan SLF.
Dinas SDA mencatat rata rata 3,9 cm per tahun dan sampai 10 cm dari 255 titik pengamatan pada 2023.
PT Geo Santara Indo melayani proyek di berbagai wilayah Indonesia, dengan kantor di Yogyakarta dan Jakarta. Sebutkan lokasi proyek Anda agar kebutuhannya dapat dibahas.
PT Geo Santara Indo
Drilling, Geotechnical & Water Infrastructure
