Jasa persetujuan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL membantu proyek memahami dokumen lingkungan yang relevan sejak awal. Konsultasi awal tanpa biaya
Proyek sudah dirancang dan kontraktor sudah siap, tetapi jenis dokumen lingkungannya belum jelas. Salah memilih antara AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL berarti penyusunan diulang, jadwal bergeser, dan persetujuan tertahan sebelum kegiatan bisa berjalan.
Jasa persetujuan AMDAL adalah pendampingan penyusunan dokumen lingkungan sesuai tingkat dampak kegiatan, mulai dari SPPL hingga AMDAL, agar dokumen dapat diajukan dan dinilai oleh instansi berwenang. Persetujuan lingkungan diterbitkan oleh pemerintah, bukan oleh konsultan. PT Geo Santara Indo mendampingi proses ini melalui divisi Perizinan, sehingga pemilik proyek dapat memahami dokumen yang relevan sebelum pekerjaan lapangan dimulai.
Apa itu jasa persetujuan izin AMDAL?
Persetujuan lingkungan adalah legalitas lingkungan yang menjadi dasar sebuah usaha atau kegiatan berjalan. AMDAL sendiri adalah dokumen kajian, dan yang diterbitkan setelah kajian dinilai adalah persetujuan lingkungan. Menurut PP Nomor 22 Tahun 2021, dokumennya ada tiga jenis, dan yang berlaku bergantung pada tingkat dampak kegiatan.
| Jenis | Untuk Kegiatan | Bentuk Dokumen |
|---|---|---|
| AMDAL | Berdampak penting terhadap lingkungan hidup | Kerangka Acuan, ANDAL, RKL-RPL |
| UKL-UPL | Tidak berdampak penting | Formulir UKL-UPL |
| SPPL | Berdampak paling kecil | Pernyataan kesanggupan penanggung jawab kegiatan |
Kapan jasa persetujuan izin AMDAL dibutuhkan?
Layanan ini dibutuhkan sebelum kegiatan dimulai, yaitu saat lokasi dan skala proyek sudah ditetapkan tetapi pekerjaan fisik belum berjalan. Situasi yang umum meliputi proyek baru yang belum tahu jenis dokumennya, rencana yang skalanya berubah, dan pemilik usaha yang sedang mengurus NIB.
Sejak PP Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, persetujuan lingkungan menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan prosesnya berjalan lewat OSS yang terhubung dengan Amdalnet. Pelaku usaha menjalani penapisan di Amdalnet untuk mengetahui apakah kegiatan memerlukan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Pembagian kewenangan penerbitan mengikuti peraturan pelaksana terbaru, jadi pastikan instansi penerbit sesuai lokasi proyek.
Kesesuaian lokasi dengan tata ruang (KKPR) menjadi dasar penerbitan persetujuan lingkungan, jadi periksa lokasi lebih dulu. Ketentuan teknis dapat berubah, sehingga kebutuhan dokumen sebaiknya dikonfirmasi saat konsultasi.
Bila proyek juga memakai air tanah, izin airnya diurus terpisah, misalnya lewat konsultan perizinan SIPA.
- ● Gambaran jenis dokumen lingkungan yang relevan bagi kegiatan Anda.
- ● Dokumen lingkungan yang disusun sesuai jenisnya, yaitu AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
- ● Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat dijalankan di lapangan.
- ● Catatan hasil pemeriksaan dokumen bersama pemilik proyek.
- ● Laporan hasil pekerjaan yang diserahkan di akhir pendampingan.
Sedang menyiapkan dokumen lingkungan untuk proyek Anda? Hubungi kami melalui WhatsApp.
Bagaimana tahapan pekerjaannya?
Tahapan berikut bersifat umum dan disesuaikan dengan kegiatan.
● Tim mengumpulkan informasi lokasi, skala, jenis kegiatan, dan kesesuaian dengan tata ruang.
● Kegiatan dicocokkan dengan daftar dalam Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 serta hasil penapisan, lalu jenis dokumen ditetapkan.
● Dokumen disusun sesuai jenisnya, yaitu Kerangka Acuan, ANDAL, dan RKL-RPL untuk AMDAL, formulir UKL-UPL, atau pernyataan SPPL.
● Dokumen diperiksa bersama pemilik proyek dan diperbaiki sesuai catatan.
● Hasil kerja diserahkan beserta laporan sebagai pegangan proyek.
Rencana pengelolaan lingkungan sering menyinggung air hujan di lahan terbangun, dan sumur resapan dapat menjadi bagian dari solusi teknisnya.
Kesalahan apa yang dapat membuat persetujuan tertahan?
Beberapa kesalahan berikut dapat memperlambat proyek.
● Memulai pekerjaan fisik sebelum persetujuan lingkungan terbit.
● Mengira SPPL cukup untuk semua kegiatan, padahal jenis dokumen mengikuti daftar dalam Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021.
● Menunda pemeriksaan kesesuaian lokasi dengan tata ruang (KKPR) sampai dokumen hampir selesai.
● Menyamakan izin air tanah dengan persetujuan lingkungan, padahal keduanya diurus terpisah.
Mengapa jasa persetujuan izin AMDAL penting bagi proyek?
● Menjaga jadwal, karena persetujuan lingkungan menjadi dasar kegiatan berjalan.
● Mengurangi risiko sanksi administratif bagi kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan.
Informasi mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, dan PP Nomor 28 Tahun 2025, serta diperiksa terakhir pada 4 November 2026. Ketentuan dapat berubah, sehingga pastikan kembali pada instansi berwenang.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
AMDAL untuk kegiatan berdampak penting, UKL-UPL untuk kegiatan yang tidak berdampak penting, dan SPPL untuk kegiatan berdampak paling kecil berupa pernyataan kesanggupan.
Tidak. Jenis dokumen bergantung pada jenis dan skala kegiatan sesuai daftar dalam Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021. Kegiatan berdampak penting wajib AMDAL, sedangkan kegiatan lain memakai UKL-UPL atau SPPL.
AMDAL adalah dokumen kajian. Yang diterbitkan setelah kajian dinilai adalah persetujuan lingkungan.
Penapisan dilakukan pelaku usaha lewat Amdalnet yang terhubung dengan OSS. Pendampingan membantu memastikan data kegiatan yang dimasukkan sudah tepat, karena hasil penapisan bergantung pada data tersebut.
Siapkan lokasi proyek, jenis dan skala kegiatan, luas lahan, dokumen yang sudah ada seperti kesesuaian tata ruang, dan rencana waktu pekerjaan.
Dokumen AMDAL wajib disusun oleh penyusun yang tersertifikasi. Susunan tim penyusun untuk proyek Anda dapat dibahas saat konsultasi.
PT Geo Santara Indo melayani proyek di berbagai wilayah Indonesia, dengan kantor di Yogyakarta dan Jakarta. Sebutkan lokasi proyek Anda agar kebutuhannya dapat dibahas.
PT Geo Santara Indo
Drilling, Geotechnical & Water Infrastructure