Rencana induk SPAM berlaku 15 sampai 20 tahun dan memuat potensi air baku. Lihat pasal yang mengatur air baku sebelum proyek masuk skema konsesi.
Rencana induk SPAM adalah dokumen perencanaan 15 sampai 20 tahun yang memuat proyeksi kebutuhan air, potensi air baku, dan rencana pengembangan, lalu ditinjau setiap 5 tahun menurut Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2016. Studi kelayakan disusun berdasarkan rencana induk itu, dan perencanaan teknis wajib memperhatikan kepastian sumber. Karena itu, data air baku yang lemah di rencana induk akan terbawa sampai tahap konsesi, saat badan usaha menghitung kapasitas dan risikonya.
Di sini kami membahas isi rencana induk SPAM, cara studi kelayakan memakai data air baku, pasal yang mengatur air baku dan kerja sama, serta data yang perlu siap. Urutan tahapan KPBU sendiri sudah kami bahas di artikel tahapan KPBU SPAM dari perencanaan sampai transaksi.
Apa isi rencana induk SPAM?
Permen PUPR 27/2016 membagi penyusunnya menurut wilayah. Rencana induk lintas provinsi disusun Menteri, lintas kabupaten atau kota disusun gubernur, dan dalam satu kabupaten atau kota disusun bupati atau wali kota (Pasal 10 sampai 12). Jangka waktunya 15 sampai 20 tahun dan ditinjau setiap 5 tahun. Isi minimalnya sama di ketiga tingkat.
| Isi minimal (Pasal 10 sampai 12) | Kaitan dengan air baku (penjelasan kami) |
|---|---|
| Gambaran umum wilayah | Kondisi hidrologi dan geologi calon sumber |
| Kondisi SPAM yang ada | Sumber yang sudah dipakai dan kapasitasnya |
| Standar dan kriteria perencanaan | Dasar menghitung kebutuhan air |
| Proyeksi kebutuhan air | Kapasitas yang harus dipenuhi sumber |
| Potensi air baku | Debit dan kualitas tiap kandidat sumber |
| Rencana induk dan pra-desain | Lokasi intake atau sumur produksi |
| Analisis keuangan | Biaya pengolahan dipengaruhi kualitas air baku |
| Pengembangan kelembagaan | Pihak yang memegang izin pengambilan air |
Bagaimana studi kelayakan memakai data air baku?
Menurut Pasal 20 Permen PUPR 27/2016, studi kelayakan menilai aspek teknis dan teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial. Penyusunannya berdasarkan rencana induk yang sudah ditetapkan, hasil kajian kelayakan berbagai aspek, dan kajian sumber pembiayaan. Pasal 22 ayat 2 lalu mensyaratkan perencanaan teknis terinci memperhatikan kepastian sumber. Jadi angka debit dan kualitas di rencana induk dipakai berulang, dari studi kelayakan sampai desain teknis.
Pasal apa yang mengatur air baku dan kerja sama?
PP Nomor 122 Tahun 2015 menyebut empat unit SPAM jaringan perpipaan, yaitu unit air baku, produksi, distribusi, dan pelayanan (Pasal 4 ayat 1). Pengambilan air baku wajib berdasarkan izin, memperhatikan konservasi, dan memenuhi baku mutu (Pasal 6 ayat 1 sampai 3).
Untuk kerja sama BUMN atau BUMD dengan badan usaha swasta, Pasal 56 ayat 3 membatasi bentuknya pada investasi unit air baku dan unit produksi, investasi unit distribusi yang kemudian dioperasikan BUMN atau BUMD, serta investasi teknologi operasi dan pemeliharaan dengan kontrak berbasis kinerja. Pasal 56 ayat 2 menetapkan izin pengambilan air tetap dimiliki BUMN atau BUMD. Air minum juga termasuk infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015, yang ditetapkan 20 Maret 2015.
Menyiapkan rencana induk atau studi kelayakan SPAM dan perlu data air bakunya? Diskusikan melalui WhatsApp.
Data air baku apa yang perlu siap sebelum konsesi?
- Debit tiap kandidat sumber pada musim hujan dan kemarau, karena kapasitas produksi bergantung pada debit terendah (saran kami).
- Hasil uji kualitas yang dibandingkan dengan baku mutu, sesuai Pasal 6 ayat 3 PP 122/2015.
- Status izin pengambilan air baku dan pemegangnya, sesuai Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 56 ayat 2.
- Bila sumbernya air tanah, data survei Geolistrik Schlumberger 1D, sumur eksplorasi, dan pumping test untuk debit aman.
Untuk sumber air tanah, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 menetapkan kewenangan izin menurut wilayah sungai (Pasal 2 ayat 4). Pengambilan dari akuifer tidak tertekan yang kedalamannya kurang dari 40 m dibatasi paling banyak 10 m³ per hari, kecuali ada kondisi teknis tertentu seperti air payau atau potensi yang sangat kecil (Pasal 20 ayat 2). Batas ini penting bila rencana induk mengandalkan sumur dangkal.
Berapa lama prosesnya, apa faktor biaya, dan apa risikonya?
Rencana induk berlaku 15 sampai 20 tahun dan ditinjau tiap 5 tahun. Untuk sumber air tanah, izin pengusahaan diterbitkan paling lama 14 hari kerja bila permohonan lengkap (Pasal 7 ayat 8 Permen ESDM 14/2024) dan berlaku 5 tahun (Pasal 25). Faktor biaya kajian air baku, menurut penjelasan teknis kami, adalah jumlah kandidat sumber, jumlah titik dan musim pengukuran, parameter uji laboratorium, kebutuhan survei geolistrik atau pengeboran eksplorasi, dan akses lokasi. Kami tidak mencantumkan harga.
Risiko yang sering muncul adalah rencana induk yang sudah lewat 5 tahun tanpa ditinjau, sumber air tanah dangkal yang terkena batas 10 m³ per hari, dan izin pengambilan yang belum jelas pemegangnya saat skema kerja sama disusun. Di halaman proyek kami belum ada pekerjaan Konsesi SPAM yang dapat dirujuk, sehingga artikel ini bersandar pada peraturan yang ditautkan.
Pertanyaan yang sering muncul
Menurut Permen PUPR 27/2016, Menteri untuk lintas provinsi, gubernur untuk lintas kabupaten atau kota, dan bupati atau wali kota untuk satu kabupaten atau kota.
Studi kelayakan disusun berdasarkan rencana induk yang sudah ditetapkan, ditambah kajian kelayakan berbagai aspek dan kajian sumber pembiayaan (Pasal 20 Permen PUPR 27/2016).
Menurut Pasal 56 ayat 3 PP 122/2015, investasi unit air baku dan unit produksi, investasi unit distribusi yang dioperasikan BUMN atau BUMD, dan investasi teknologi operasi dan pemeliharaan berbasis kinerja.
Bisa, tetapi untuk akuifer tidak tertekan di bawah 40 m, Permen ESDM 14/2024 membatasi pengambilan paling banyak 10 m³ per hari kecuali ada kondisi teknis tertentu.
PT Geo Santara Indo melayani proyek di berbagai wilayah Indonesia, dengan kantor di Yogyakarta dan Jakarta. Sebutkan lokasi proyek Anda agar kebutuhannya dapat dibahas.
PT Geo Santara Indo
Drilling, Geotechnical & Water Infrastructure
