Drilling, Geotechnical & Water Infrastructure · sejak 2018
0811 3450 0100 hallo@geosantara.com
PT Geo Santara Indo
Beranda›Blog›Tahapan KPBU SPAM dari Perencanaan sampai Transaksi bagi Pemerintah Daerah

Tahapan KPBU SPAM dari Perencanaan sampai Transaksi bagi Pemerintah Daerah

R
Rio Zulfa Pambudi
Tim Editorial
6 November 2026
4 menit baca

Tahapan KPBU SPAM dari perencanaan, penyiapan, sampai transaksi, dan alasan kajian hidrogeologi sumber air harus siap sejak awal. Contoh SPAM Umbulan.

Pemerintah daerah ingin menambah layanan air minum, tetapi anggaran belanja modal terbatas. Skema kerja sama dengan badan usaha terdengar menjawabnya, namun urutan tahapannya sering tidak dipahami sehingga proyek terhenti sebelum sampai ke lelang.

Tahapan KPBU SPAM mengikuti kerangka KPBU, yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi, lalu berlanjut ke pelaksanaan perjanjian. KPBU adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, dan SPAM termasuk infrastruktur yang dapat dikerjasamakan. Di sini kami merangkum peran setiap tahap menurut peraturan yang kami baca, contoh proyek Umbulan, serta alasan kajian hidrogeologi sumber air harus siap sejak penyiapan. Penentu akhir tetap Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan peraturan terbaru yang berlaku.

Apa saja tahapan KPBU SPAM?

Buku panduan Kota Bogor di portal TPIN merinci tiga tahap pertama menurut Permen PPN 4/2015.

TahapKegiatan utama
PerencanaanMenyusun rencana dan anggaran dana KPBU, identifikasi usulan, pengkategorian, dan daftar rencana KPBU
PenyiapanMenyiapkan kajian KPBU, mengajukan Dukungan Pemerintah, mengajukan Jaminan Pemerintah, dan mengajukan penetapan lokasi
TransaksiPenjajakan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penandatanganan Perjanjian KPBU, dan pemenuhan pembiayaan

Peraturan Kepala LKPP 19/2015 menjelaskan bahwa penyiapan menghasilkan antara lain prastudi kelayakan serta rencana Dukungan dan atau Jaminan Pemerintah, sedangkan transaksi terdiri dari pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian KPBU. Permen PPN 7/2023 adalah peraturan yang lebih baru tentang pelaksanaan KPBU, sehingga pembagian tahap pada naskahnya perlu dicek langsung sebelum dijadikan rujukan.

Siapa PJPK dan apa dukungan pemerintahnya?

Menurut Perka LKPP 19/2015 Pasal 1 angka 3, PJPK adalah Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Permen PPN 7/2023 Pasal 1 angka 7 menambahkan BUMN atau BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur.

KetentuanIsiDasar
Infrastruktur air minumUnit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan atau investasi teknologi pengoperasianPermen PPN 7/2023 Pasal 3 ayat (2) huruf d
Bentuk Dukungan PemerintahDukungan Kelayakan, insentif perpajakan, dan atau dukungan bentuk lainPermen PPN 7/2023 Pasal 22 ayat (4)
Pengembalian investasiTarif dari pengguna, Pembayaran Ketersediaan Layanan, dan atau bentuk lainPermen PPN 7/2023 Pasal 23 ayat (2)
Jaminan PemerintahKompensasi finansial dari menteri bidang keuangan negaraPermen PPN 7/2023 Pasal 1 angka 17
Jaminan pelaksanaan1% sampai 5% dari nilai penawaran investasi dan dari nilai konstruksi pada masa terkaitPerka LKPP 19/2015 Pasal 34 ayat (2)

Jangka waktu maksimal perjanjian tidak kami temukan di sumber yang bisa dibaca. Satu artikel jurnal menyebut perjanjian KPBU lazimnya lebih dari 15 tahun, tetapi itu pernyataan penulis, bukan batas peraturan.

Sedang menyiapkan kajian sumber air untuk proyek SPAM? Hubungi kami melalui WhatsApp.

Apa pelajaran dari proyek SPAM Umbulan?

Buku panduan Kota Bogor mencatat proyek SPAM Umbulan di Jawa Timur sebagai DBFOMT dengan kapasitas 4.000 liter/detik, konsesi 25 tahun, panjang pipa sekitar 93,7 km, dan PJPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kurniawan (2020) menyebut bentuknya Build Operate Transfer dengan Viability Gap Funding dan penjaminan PT PII, serta mencatat potensi debit mata air sekitar 5.000 liter/detik. Nilai proyek dan VGF dilaporkan berbeda pada kedua sumber (angka 2015 dan 2020), sehingga angka rupiahnya tidak kami kutip.

Perbedaan kapasitas proyek dan potensi debit sumber itu menunjukkan satu hal. Debit andalan sumber air menentukan berapa air yang dapat dijual, sehingga data sumber harus dikaji sebelum model bisnis dan dukungan pemerintah disusun.

Mengapa kajian hidrogeologi sumber air harus siap sejak penyiapan?

Tahap penyiapan menghasilkan prastudi kelayakan. Jika sumbernya air tanah, kelayakan itu bergantung pada kemampuan akuifer, debit aman, dan izin pemanfaatan. Layanan Konsesi SPAM PT Geo Santara Indo mencakup kajian kelayakan teknis dan hidrogeologi sumber air, perizinan pemanfaatan air tanah dan air permukaan, perancangan unit produksi, transmisi, dan distribusi, konstruksi instalasi pengolahan air beserta jaringan pipa, serta operasi dan pemeliharaan. Apakah suatu proyek berjalan melalui KPBU resmi ditentukan oleh PJPK, sehingga skema kerja sama perlu dibahas sejak awal.

  • Pemetaan lapisan akuifer dengan geolistrik sebelum pengeboran sumur produksi.
  • Uji pemompaan untuk menentukan debit aman, melalui pumping test.
  • Pemetaan kewajiban perizinan pemanfaatan air sesuai kegiatan dan wilayah.
  • Penentuan kebutuhan pemantauan air tanah setelah sumur beroperasi.
Kesalahan apa yang sering terjadi saat menyiapkan proyek SPAM?
  • • Menentukan kapasitas proyek sebelum debit sumber air baku dikaji.
  • • Mengajukan dukungan pemerintah tanpa prastudi kelayakan yang memuat data sumber air.
  • • Menyamakan KPBU dengan pengadaan biasa, padahal pengadaan Badan Usaha Pelaksana punya tata cara tersendiri.
  • • Menyalin angka proyek lama tanpa memeriksa tahun dan sumbernya, seperti terlihat pada perbedaan angka Umbulan.
FAQ

Pertanyaan yang sering ditanyakan

KPBU SPAM adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum. Menurut Permen PPN 7/2023, infrastruktur air minum mencakup unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan atau investasi teknologi pengoperasian.

Buku panduan Kota Bogor merinci perencanaan, penyiapan, dan transaksi menurut Permen PPN 4/2015. Pembagian tahap pada Permen PPN 7/2023 perlu dicek pada naskahnya.

PJPK adalah Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, yaitu Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah (Perka LKPP 19/2015 Pasal 1 angka 3). Permen PPN 7/2023 menambahkan BUMN atau BUMD.

PT Geo Santara Indo melayani proyek di berbagai wilayah Indonesia, dengan kantor di Yogyakarta dan Jakarta. Sebutkan lokasi proyek Anda agar kebutuhannya dapat dibahas.

Konsultasikan Kajian Sumber Air untuk Proyek SPAM Anda

PT Geo Santara Indo memiliki empat divisi, yaitu Konsesi SPAM, Eksplorasi, Geoteknik, dan Perizinan, dengan kantor di Yogyakarta dan Jakarta. Konsultasi awal tanpa biaya, jadi sebutkan lokasi dan kebutuhan proyek Anda.

PT Geo Santara Indo

Drilling, Geotechnical & Water Infrastructure

Bagikan artikel ini:

Artikel Terkait

Investigasi Geofisika
Geolistrik Ponjong Gunungkidul, Tidak Semua Titik Berakuifer
7 Nov 2026
Energi Terbarukan
Panas Bumi Dieng, Apa yang Terbaca di Kawah Sikidang?
7 Nov 2026
Investigasi Geofisika
Intrusi Air Laut Semarang, Apa Kata Geolistrik di Kaligawe?
7 Nov 2026
WhatsAppKonsultasi ProyekTeleponEmailPortofolio